Kedudukan Pancasila dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Abstract

Pancasila merupakan dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia yang memiliki kedudukan paling fundamental dalam sistem ketatanegaraan. Kedudukan Pancasila tidak hanya bersifat normatif dan simbolik, melainkan juga berfungsi sebagai landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Seluruh aspek penyelenggaraan negara, baik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan pemerintahan, maupun penegakan hukum, seharusnya berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam kedudukan Pancasila dalam sistem ketatanegaraan Indonesia serta menganalisis perannya sebagai dasar negara, sumber dari segala sumber hukum, dan ideologi bangsa. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa Pancasila memiliki posisi tertinggi dalam hierarki hukum nasional dan menjadi pedoman utama dalam penyelenggaraan kekuasaan negara. Selain itu, Pancasila berperan sebagai pemersatu bangsa di tengah keberagaman serta menjadi rujukan moral dan etika bagi penyelenggara negara. Oleh karena itu, penguatan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai Pancasila sangat diperlukan guna memastikan konsistensi sistem ketatanegaraan Indonesia agar tetap berjalan sesuai dengan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.