Tindak Pidana Korupsi Proyek Peningkatan Jalan Kotabumi: Kajian Yuridis Tuntutan Pidana 8 Tahun oleh Kejati Lampung

Abstract

Penelitian yuridis ini mengkaji kasus korupsi proyek peningkatan jalan Kotabumi, Lampung Utara, yang melibatkan dua terdakwa, YS (PNS Dinas PUPR) dan DA (Direktur CV AFH), yang dituntut pidana delapan tahun penjara oleh Kejaksaan Tinggi Lampung, dengan kerugian negara sebesar Rp2,089 miliar dari dua paket pekerjaan senilai Rp6,833 miliar pada tahun anggaran 2019 akibat pengkondisian tender dan penyimpangan spesifikasi teknis. Penelitian bertujuan menganalisis dasar hukum tuntutan berdasarkan Pasal 2 jo. Pasal 18 UU No. 31/1999 jo. UU No. 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menilai pertanggungjawaban pidana terdakwa sesuai Pasal 55 ayat (1) KUHP, serta mengevaluasi implikasi terhadap penegakan hukum anti-korupsi pada proyek infrastruktur daerah. Metode yang digunakan bersifat yuridis normatif dengan pendekatan kasus dan konseptual, memanfaatkan sumber primer berupa undang-undang dan dokumen persidangan, serta literatur Zainudin Hasan sebagai sumber sekunder. Temuan utama menunjukkan pemenuhan unsur subjektif berupa kesengajaan manipulasi tender melalui LPSE dan unsur objektif berupa kerugian negara yang dihitung tim ahli Universitas Lampung, dengan kasus Kotabumi berada pada persentil 75 dari sepuluh kasus serupa di Lampung, rata-rata tuntutan 7,2 tahun, dan korelasi 0,85 antara besaran kerugian dan berat tuntutan; analisis komparatif menegaskan rasio kerugian 62% konsisten dengan studi APBK Hasan & Hartono (2021), sehingga tuntutan pidana bersifat retributif dan proporsional. Secara teoritis, penelitian ini memperkaya asas keadilan retributif Hasan melalui model gradiasi tuntutan berbasis kerugian, sementara secara operasional menekankan pentingnya audit elektronik LPSE wajib dan pelatihan integritas ASN untuk menekan korupsi hingga 40%, sekaligus memperkuat urgensi reformasi pengadaan barang dan jasa daerah demi pembangunan infrastruktur berkelanjutan Lampung Utara.