Peran Bantuan Hukum Dalam Implementasi Diversi Dan Keadilan Restoratif Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum

Abstract

Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) di Indonesia telah bertransformasi secara fundamental melalui Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 yang mengedepankan prinsip keadilan restoratif dan diversi. Keberhasilan implementasi prinsip ini sangat bergantung pada peran aktif para pemangku kepentingan, salah satunya adalah penyedia Bantuan Hukum. Artikel ini mengkaji peran krusial Bantuan Hukum dalam memastikan proses diversi bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) berjalan sesuai dengan amanat undang-undang. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis-normatif dan merujuk pada kerangka teori akses terhadap keadilan, penelitian ini menganalisis bagaimana kerangka hukum mengatur peran Bantuan Hukum dalam proses diversi serta tantangan-tantangan yang dihadapinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Bantuan Hukum merupakan syarat wajib dalam pendampingan anak, perannya seringkali belum optimal. Tantangan yang dihadapi meliputi keterbatasan kompetensi spesifik mengenai keadilan restoratif, kendala anggaran bantuan hukum yang belum memadai untuk proses yang intensif, serta pola pikir advokasi yang masih cenderung adversial ketimbang fasilitatif. Artikel ini merekomendasikan perlunya penguatan kapasitas bagi advokat dan paralegal di Organisasi Bantuan Hukum (OBH) melalui pelatihan khusus, peningkatan alokasi anggaran diversi, serta sinergi yang lebih erat antara OBH, aparat penegak hukum, dan pihak terkait lainnya untuk mewujudkan tujuan utama dari UU SPPA.