Kesenjangan Akses Bantuan Hukum dalam Perkara Pidana: Refleksi atas Penerapan Undang-Undang No. 16 Tahun 2011

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kesenjangan akses terhadap bantuan hukum dalam perkara pidana, khususnya dalam konteks implementasi Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi pustaka terhadap berbagai sumber hukum, jurnal ilmiah, laporan lembaga bantuan hukum, serta data sekunder dari instansi pemerintah dan organisasi masyarakat sipil. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun secara normatif UU No. 16 Tahun 2011 telah memberikan landasan hukum yang kuat bagi kelompok miskin dan rentan untuk memperoleh bantuan hukum secara cuma-cuma, namun pada tataran praktik masih ditemukan berbagai hambatan, seperti keterbatasan lembaga pemberi bantuan hukum, minimnya anggaran, distribusi geografis yang tidak merata, dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Kondisi ini menciptakan ketimpangan akses keadilan dalam perkara pidana, khususnya bagi tersangka atau terdakwa dari kelompok marginal. Kajian ini merekomendasikan perlunya penguatan kapasitas kelembagaan, sosialisasi yang masif, serta evaluasi berkala terhadap efektivitas pelaksanaan undang-undang guna memastikan terpenuhinya hak konstitusional setiap warga negara atas bantuan hukum.