Studi Kualitatif terhadap Hambatan Pelaksanaan Bantuan Hukum Struktural oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandar Lampung dalam Menangani Kasus Kriminalisasi Petani

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandar Lampung dalam melaksanakan bantuan hukum struktural terhadap kasus-kasus kriminalisasi petani. Bantuan hukum struktural merupakan pendekatan bantuan hukum yang tidak hanya bersifat litigasi, tetapi juga menyentuh aspek advokasi kebijakan, pemberdayaan masyarakat, dan pembelaan terhadap kelompok rentan secara menyeluruh. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa studi pustaka (library research), yang melibatkan telaah terhadap literatur hukum, laporan tahunan LBH, dokumen kasus, serta hasil-hasil kajian akademik dan jurnal ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan utama pelaksanaan bantuan hukum struktural oleh LBH Bandar Lampung antara lain terbatasnya sumber daya manusia dan dana, tekanan dari aparat penegak hukum dan perusahaan, serta kurangnya kesadaran hukum di kalangan petani. Selain itu, kebijakan negara yang cenderung berpihak pada kepentingan korporasi juga menjadi faktor eksternal yang menghambat perlindungan hukum terhadap petani. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara organisasi bantuan hukum, masyarakat sipil, dan pembuat kebijakan untuk menciptakan sistem hukum yang lebih adil dan responsif terhadap kelompok rentan seperti petani.