Analisis Yuridis Penolakan Rekomendasi Balai Pemasyarakatan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Terhadap Anak Yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) dalam Perkara Percobaan Pencurian dengan Kekerasan (Studi Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kot)

Abstract

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa anak berhadapan dengan hukum antara lain dipengaruhi oleh faktor lingkungan sosial dan lemahnya pengawasan keluarga. Sementara itu, penolakan rekomendasi BAPAS oleh JPU didasarkan pada pandangan bahwa tindakan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak sudah tergolong berat sehingga perlu dijatuhi pidana penjara. Tindakan JPU tersebut pada akhirnya menimbulkan pertanyaan tentang komitmen terhadap penerapan keadilan restoratif dan asas kepentingan terbaik bagi anak. Oleh sebab itu, ke depan diharapkan JPU lebih memperhatikan Litmas BAPAS sebagai salah satu instrumen penting dalam mewujudkan keadilan yang berpihak pada perlindungan anak.Disarankan agar penerapan Sistem Peradilan Pidana Anak ditinjau kembali, terutama mengenai batasan diversi yang selama ini cenderung kaku. Perlu ada fleksibilitas agar diversi tetap bisa dipertimbangkan dalam kasus yang tergolong berat, selama anak masih menunjukkan potensi untuk dibina. Selain itu, peran Laporan Penelitian Kemasyarakatan dari BAPAS sebaiknya diperkuat agar memiliki pengaruh nyata dalam proses hukum, dan tidak sekadar menjadi formalitas administratif saja. Kemudian sinegritas antara antar aparat penegak hukum harus diperkuat lagi, melalui penguatan pemahaman bersama dan pelibatan mediasi sejak awal penanganan perkara. Dengan begitu, perlindungan terhadap anak, penghormatan terhadap hak korban, dan penegakan hukum yang adil dapat berjalan secara seimbang.