Restorative Justice sebagai Instrumen Dekriminalisasi dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan di Indonesia

Abstract

Perkembangan hukum pidana di Indonesia menunjukkan adanya perubahan paradigma dari sistem pemidanaan yang semata-mata berorientasi pada pembalasan menuju sistem yang lebih menekankan pemulihan terhadap korban, pertanggungjawaban pelaku, serta pemulihan hubungan sosial yang terganggu akibat terjadinya tindak pidana. Salah satu pendekatan yang berkembang dalam pembaruan hukum pidana tersebut adalah restorative justice atau keadilan restoratif. Pendekatan ini menjadi semakin penting terutama dalam penyelesaian tindak pidana ringan yang pada praktiknya sering kali memiliki dampak sosial yang lebih luas apabila diselesaikan semata-mata melalui mekanisme peradilan pidana konvensional. Penelitian ini mengkaji penerapan keadilan restoratif dalam penanganan tindak pidana ringan di Indonesia. Fokus kajian meliputi konsep keadilan restoratif, karakteristik tindak pidana ringan, dan fungsi pendekatan tersebut sebagai alternatif penyelesaian perkara tanpa selalu mengandalkan pemidanaan konvensional. Penelitian ini juga menelaah dasar hukum pelaksanaannya, kendala yang dihadapi dalam praktik, serta upaya untuk meningkatkan efektivitas penerapannya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan meliputi peraturan perundang-undangan, buku hukum, jurnal ilmiah, dokumen kelembagaan, serta sumber hukum lain yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa restorative justice tidak dapat disamakan dengan dekriminalisasi dalam arti formal karena suatu perbuatan yang telah ditetapkan sebagai tindak pidana tidak serta-merta dihapus dari kategori tindak pidana. Namun demikian, restorative justice dapat berfungsi sebagai instrumen dekriminalisasi secara fungsional karena memungkinkan suatu perkara tertentu, terutama perkara dengan tingkat kerugian dan dampak sosial yang relatif terbatas, diselesaikan melalui mekanisme pemulihan tanpa harus selalu ditempuh melalui pemidanaan yang menitikberatkan pada penghukuman. Penerapan pendekatan ini telah memperoleh landasan dalam berbagai kebijakan penegakan hukum, antara lain pada tingkat kepolisian, kejaksaan, dan pengadilanPenerapan restorative justice pada tindak pidana ringan harus tetap memperhatikan kepentingan korban, pertanggungjawaban pelaku, kepastian hukum, kesukarelaan para pihak, keseimbangan hubungan, serta perlindungan masyarakat. Oleh karena itu, optimalisasi restorative justice memerlukan harmonisasi regulasi, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, pengawasan terhadap proses perdamaian, serta peningkatan pemahaman masyarakat mengenai tujuan keadilan restorat