Implementasi Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Over Dimensi Over Loading (ODOL) pada Angkutan Umum di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi dari pengamatan banyaknya Pelanggaran Over Dimension Over Loading (ODOL) pada angkutan umum/barang di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, Pelanggaran tersebut masih marak terjadi dan menjadi salah satu penyebab utama kerusakan infrastruktur jalan, tingginya angka kecelakaan lalu lintas, serta gangguan kelancaran ketertiban lalu lintas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui implementasi penegakan hukum khususnya oleh Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Nusa Tengagra Barat terhadap kendaraan berstatus ODOL di wilayah Kota Mataram serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam penegakannya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris (sosiologis) dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan sosiologis. Data diperoleh melalui studi lapangan berupa wawancara dengan instansi terkait (Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Nusa Tengagra Barat dan Dinas Perhubungan Kota Mataram dan) serta studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi penegakan hukum terhadap pelanggaran ODOL di Kota Mataram telah dilakukan melalui tindakan preventif (sosialisasi, uji berkala/KIR) dan preventif/represif (penindakan penilangan dan operasi gabungan). Namun, penegakan hukum belum berjalan secara optimal. Hambatan utama dalam penegakan hukum ini meliputi kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana (seperti keterbatasan jembatan timbang/alat ukur portable), belum maksimalnya tingkat kesadaran hukum pengusaha angkutan dan pengemudi, serta pengawasan karoseri/karoseri mandiri yang belum ketat. Oleh karena itu, diperlukan optimalisasi sarana pengawasan, penerapan sanksi administratif dan pidana yang tegas sesuai regulasi yang berlaku, serta koordinasi antarinstansi yang berkesinambungan.