KUHP Baru dan Tantangan bagi Profesi Advokat: Studi Atas Penolakan MK terhadap Pengujian Pasal 509

Abstract

Pengesahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 membawa perubahan signifikan dalam sistem peradilan pidana Indonesia, salah satunya dengan diperkenalkannya Pasal 509 yang mengatur pertanggungjawaban pidana atas keterangan, bahan, atau materi palsu dalam persidangan. Ketentuan ini menjadi sorotan karena berpotensi mengancam independensi dan perlindungan profesi advokat, terutama setelah Mahkamah Konstitusi menolak pengujian terhadap pasal tersebut dalam Putusan Nomor 47/PUU-XXI/2023. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak hukum dari penolakan pengujian Pasal 509 terhadap profesi advokat serta mengevaluasi perlindungan hukum yang tersedia bagi mereka dalam konteks penerapan KUHP baru. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan empiris, dengan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka dan wawancara terhadap advokat serta ahli hukum pidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Pasal 509 dimaksudkan untuk mencegah rekayasa fakta dan kebohongan dalam persidangan, ketentuan ini berpotensi mengkriminalisasi advokat atas keterangan klien yang tidak benar, meskipun advokat tidak mengetahui kebohongan tersebut. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme administratif seperti pernyataan klien di atas materai sebagai bentuk perlindungan profesional. Penelitian ini merekomendasikan sosialisasi hukum yang intensif dan pembekalan kepada advokat guna menghadapi implementasi KUHP baru pada tahun 2026.